Habiburokhman: Tak Boleh Ada Kekerasan pada Warga Negara

14-02-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak agar oknum polisi yang melakukan kekerasan saat pengamanan pengukuran di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, perlu ditindak. Dia menjelaskan sebenarnya kesalahan oknum kerap terjadi di setiap penanganan masalah, oleh sebab itu dia meminta insiden di Wadas tidak disederhanakan. Komnas HAM pun telah menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan oleh polisi.

 

Menurutnya tidak boleh ada kekerasan pada warga negara yang tidak bersalah. "Mungkin saja ada oknum yang menjalankan tugas tidak sesuai ketentuan yang berlaku, maka terhadap oknum tersebut harus dikenakan tindakan evaluatif," papar Habiburokhman dalam keterangan persnya, Minggu (13/2/2022).

 

Meskipun demikian, politisi Partai Gerindra ini mengatakan, fenomena kesalahan oknum adalah hal yang lumrah terjadi dalam setiap penanganan masalah-masalah strategis. "Tapi soal Wadas, kita jangan sederhanakan masalah dengan mengacu pada hari pengukuran yang heboh kemarin," ujar Habiburokhman.

 

Menurutnya, Proyek Strategis Nasional (PSN) harus ditimbang dengan seksama manfaat dan dampaknya bagi warga sekitar dan lingkungan. "Itu harus lihat gambaran yang lebih besar, yaitu soal PSN secara keseluruhan. Bagaimana manfaat dan mudaratnya bagi warga, harus benar-benar kita hitung dengan cermat," jelasnya.

 

Dia pun mengungkapkan Komisi III DPR RI akan menggelar rapat internal untuk membahas insiden Wadas. Pihaknya akan merumuskan rekomendasi untuk disampaikan ke Pemerintah. "Senin (hari ini) kami Komisi III rapat internal bahas kasus Wadas ini. Rapat besok itu kami akan mendengar keterangan lengkap dari tim yang kemarin turun langsung ke sana, sekaligus kami akan merumuskan rekomendasi kami," imbuhnya. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...
DPR Respons Permohonan Uji Materiil UU tentang Pendidikan Tinggi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan Mahkamah...
Legislator Berharap Hakim MK Mampu Menjaga Konstitusi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Mahkamah...